BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) WARGA DESA CIHERANG telah melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi pelaksanaan PJM Pronangkis dan pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM). Dalam pelaksanaannya, panitia/ KSM melibatkan seluruh warga masyarakat sejak tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan. Seluruh rangkaian itu perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat, pemerintah Desa, Kecamatan, Pemda setempat, serta siapa saja yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, diperlukan laporan sebagai bagian dari upaya menyebarluaskan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan kepada semua pihak tersebut.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh, sistematis, tentang pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Kelompok swadaya Masyarakat (KSM) pembangunan kepada semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung.
Tujuan dari laporan ini adalah agar para pihak dapat mengetahui, baik rencana, capaian kegiatan, kendala-kendala pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung serta solusinya.
BAB II
PELAKSANAAN
A. Proses Pelaksanaan
NO | NAMA KEGIATAN | PELAKSANAAN | KETERANGAN | |
MULAI | SELESAI | |||
1 | Sosialisasi kepada Masyarakat | 01-02-2010 | 15-02-2010 | |
2 | Penyusunan proposal oleh Panitia | 10-02-2010 | 20-02-2010 | |
3 | Konsultasi proposal pada UPL | 05-02-2010 | 20-02-2010 | |
4 | Menyampaikan proposal kpd UPL | 21-12-2010 | 12-03-2010 | |
5 | Menggalang Swadaya | 12-03-2010 | 20-03-2010 | |
6 | Penerimaan dana dari sekretariat | 15-03-2010 | 22-03-2010 | |
7 | Persiapan Kegiatan | 15-03-2010 | 15-03-2010 | |
8 | Pelaksanaan Kegiatan | 15-03-2010 | 31-03-2010 | |
9 | Menyusun laporan kegiatan | 01-04-2010 | 07-05-2010 | |
B. KENDALA DAN UPAYA MENGATASI
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1. | Jenis Kegiatan | Kegiatan lingkungan |
2. | Kendala | KSM/Panitia Kurang memahami dalam pembuatan administrasi kegiatan, dikarenakan terlalu banyak format yang harus diisi. |
3. | Upaya Pemecahan | Diperlukan pendampingan secara khusus didalam pembuatan administrasi kegiatan KSM/Panitia (proses pelaporan) |
4. | Status Akhir | Seluruh kegiatan BLM Tahap I telah selesai 100 %. |
C. RENCANA PELESTARIAN
NO. | URAIAN | KETERANGAN |
1. | Jenis Kegiatan | Kegiatan Lingkungan |
2. | Mekanisme Pelestarian | Melakukan pemeliharaan kegiatan lingkungan melalui gotong-royong |
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. PNPM-MP adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (moral) agar dapat menghasilkan kebijakan pembangunan berdasar prinsip kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.
2. PNPM-MP menggunakan pendekatan ”pembangunan yang bertumpu pada kelompok” dan partisipasi masyarakat untuk mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial, dalam hal ini adalah nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri.
B. REKOMENDASI
Saran untuk Kegiatan PNPM-MP dan rekomendasi yang perlu mendapatkan perhatian, Adapun saran dan rekomendasi:
1. Agar semua pelaku dalam Program PNPM-MP secara proposional dapat terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program, terutama Pemerintah Desa yang selama pelaksanaan kegiatan Lingkungan kurang berperan.
2. Pemahaman dan kesamaan persepsi pelaku terhadap program perlu diupayakan lebih intensif baik melalui forum yang bersifat formal maupun non formal seiring dengan pelaksanaan PNPM-MP di setiap wilayah sasaran
3. Perlu dilakukan upaya penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP sehingga kegiatannya menjadi efektif.
4. Perlu adanya perbaikan dan kejelasan dari segi penjadwalan kegiatan, sehingga tidak ada kesan suatu kegiatan dipaksakan atau diulur-ulur dalam pelaksanaannya.
5. Perlu adanya kejelasan dan transparansi secara menyeluruh tentang segala informasi PNPM terutama dalam hal peruntukan biaya-biaya termasuk BOP BKM.
6. Adanya dukungan (materil dan moril) yang baik dari masyarakat dan pemerintah terkait (terutama Pemerintah setempat) sehingga secara sadar bahwasannya PNPM-MP adalah proses pembelajaran di masyarakat.
7. Perlu dibangunnya komunikasi dua arah yang efektif, langsung dan transparan, terutama antara BKM dengan pihak korkot serta askot-askot (tidak selalu via fasilitator), BKM dengan pihak Pemda setempat, karena selama ini belum ada fasilitasi ke arah sana.
8. Perlu dilaksanakannya pertemuan (sangat penting) antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PNPM ini, terutama BKM, Pemerintah Desa, PJOK, Satker PIP (penanggung jawab kabupaten), Fasilitator dan korkot serta askot-askot, untuk membangun komunikasi dan kesatuan visi dalam hal pemberdayaan masyarakat.
Demikianl Laporan Pertanggungjawaban Dana kegiatan BLM Tahap-I (30%) PNPM-MP ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ciherang, 07 Mei 2010
Koordinator BKM WARGA DESA CIHERANG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar